KEPEMIMPINAN DAN JAMINAN KESEHATAN

10.14 | Label: Kuliah

A. Pendahuluan

Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu social, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia (Moejiono, 2002). Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu social, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia (Moejiono, 2002). Kepemimpinan dapat didefinisikan dalam yaitu kemampuan individu untuk mengarahkan orang lain menuju sasaran, dan untuk melakukan sehingga untuk yang terbaik dari kemampuan mereka. Seorang pemimpin yang baik akan mendukung dan mempromosikan contoh perilaku yang dianggap penting untuk mencapai tujuan tim. Seorang pemimpin adalah diri mereka sendiri sebanyak akibat dari "memelihara sejak alam ". (Ward 2003) Pemimpin umumnya tidak milik eksekutif organisasi mereka, atau mendapatkan pengaruh sebagai hasil dari "kekuasaan jabatan" (Dubrin & Dalglish 2002: p178).

Kepemimpinan adalah sebuah ilmu dan seni. Bundle (1930) melihat kepemimpinan sebagai seni mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan apa yang dikehendaki seorang pemimpin untuk dikerjakan. Pun sama halnya dengan kepemimpinan, ilmu kesehatan masyarakat juga merupakan ilmu dan seni (Winslow, 1920).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 28H, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara, dan upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Krisis multidimensi yang dialami Indonesia sejak tahun 1998 menimbulkan dampak yang sangat berarti bagi perekonomian masyarakat Indonesia secara menyeluruh, sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara normal dalam kehidupan layak minimal pun semakin sulit, termasuk juga di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan akan hidup sehat. Disisi lain pembiayaan kesehatan semakin tinggi yang berefek pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kesehatan semakin jauh dari kemampuan rakyat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program pengendalian biaya ini banyak pula macamnya. Salah satu diantaranya yang dinilai menjanjikan banyak harapan ialah penerapan program asuransi kesehatan (health insurance). Berbicara tentang asuransi kesehatan, maka tidak dapat dilepaskan dari kegiatan asuransi itu sendiri, sebab asuransi kesehatan pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip usaha asuransi, khususnya asuransi di bidang kesehatan. Menurut Thabrany, asuransi adalah suatu transfer resiko dengan membayar premi/iuran (certain sums) dengan jaminan (guarantee) untuk mendapatkan kompensasi berupa benefit jika terjadi kerugian tertentu menimpa seseorang (specified loss) akibat suatu resiko (termasuk resiko sakit).

Untuk itu, sebagai salah satu wujud komitmen dalam menjalankan amanat UUD 1945 dan Pancasila, pemerintah telah menyelenggarakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan mencanangkan Program Jaminan Kesehatan yang tergabung dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan diterapkan pada tahun 2014 mendatang.

Permasalahan mengenai kepemimpinan dan jaminan kesehatan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di Afrika Lebih dari 80% warga Afrika Selatan tidak memiliki bantuan medis, dan tidak punya pilihan selain untuk berobat di pemerintah rumah sakit dan klinik. Ini bukan situasi yang ideal ketika kesamaan persepsi ada bahwa rumah sakit sektor publik yang tidak efisien dan tidak efektif sementara milik pribadi dan rumah sakit memberikan perawatan dikelola superior dan lebih berkelanjutan. Kurangnya kepemimpinan yang tepat dan kelemahan manajemen telah menyebabkan persepsi ini. Baru-baru ini survei menilai rumah sakit umum sebagai jasa yang terburuk di Afrika Selatan (Naledi, 2006). Hasilnya adalah bahwa pasien yang sekarat tidak perlu ke rumah sakit karena rumah sakit sudah kewalahan, di bawah-staf dan pengelolaan yang buruk.

Lalu Apakah kepemimpinan telah memainkan peran penting dalam membawa masyarakat pada situasi yang baik? Karena Setiap negara memandang dirinya sebagai pemimpin kesehatan di daerah kekuasaan masing-masing. Makalah ini menganalisis peran kepemimpinan dalam memberikan layanan kesehatan ataupun jaminan kesehatan .

B. Peran Pemimpin Dalam Kesehatan

Kepemimpinan memainkan peran sentral juga dalam perawatan kesehatan, khususnya mengenai gerakan reformasi, jenis layanan yang disediakan, kualitas layanan dan penggunaan sumber daya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ada beberapa resep universal untuk kepemimpinan yang sukses, faktor-faktor kontekstual seperti sistem politik dan faktor-faktor sosio-ekonomi memainkan peran penting dalam mencapai hasil.

Secara umum, sistem kesehatan perlu mencapai dua hal dasar (Dorros, 2006):

· Meningkatkan status kesehatan penduduk (menurut kriteria tertentu dan target);

· Memberikan layanan dengan cara yang paling efisien mungkin untuk mencapai tujuan yang pertama seperti memberikan jaminan kesehatan.

Reformasi kesehatan dalam 20 tahun terakhir telah membahas berkaitan dengan desentralisasi pelayanan dan perampingan struktur kesehatan (Dorros, 2006, hal. 7), membawa layanan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat tertentu dan memungkinkan lebih besar kekuatan putusan untuk manajer lokal, dengan harapan meningkatkan efisiensi, ekuitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pemberian layanan kesehatan (Mills et al., 1990). Dorros (2006) berpendapat bahwa dalam lingkungan yang kompleks dan konstan berubah baru Pendekatan manajemen diperlukan dengan peran kepemimpinan yang kuat. Implementasi kebijakan reformasi ini, sumber daya miskin dan mengubah konteks kesehatan, panggilan untuk kedua kepemimpinan di semua tingkatan dan khususnya pada desentralisasi tingkat sistem kesehatan (Dorros, 2006, hal. 8). Di Rumania, salah satu komponen utama reformasi adalah desentralisasi sistem. Perubahan awalnya dimulai setelah jatuhnya rezim komunis, pada tahun 1989, ketika langkah diambil - di awal 90-an - untuk beralih dari kesehatan terpusat ke jenis asuransi sosial. Asuransi adalah wajib dan dana tunggal diciptakan dalam rangka untuk menutupi biaya melalui Asuransi Kesehatan Nasional House. Terakhir perubahan besar terjadi pada tahun 2006, antara lain pemimpin Rumah Sakit adalah kepala rumah sakit dan memiliki kontrak langsung dengan Kementerian Kesehatan tetapi memiliki tingkat otonomi yang cukup. Kontrak ini meliputi kinerja indikator dan berdasarkan evaluasi tahunan itu diperpanjang atau diakhiri. Mengingat ini subjek penting untuk pendekatan baru yang menarik perhatian kita.

Hasil evaluasi dari jurnal The National Public Health Leadership Institute: Evaluation of a Team-Based Approach to Developing Collaborative Public Health Leaders American Journal of Public Health April 2005, Vol 95, No. 4 menunjukkan bahwa menyelesaikan pelatihan lembaga dapat meningkatkan kolaboratif kepemimpinan dan membangun pengetahuan, berbagi pengalaman dan pemecahan masalah jaringan.Praktik-praktik dan jaringan memperkuat hubungan antarorganisasi, koalisi, layanan, program, dan kebijakan. team intensif dan pembelajaran berbasis proyek adalah kunci dampak program.

Adapun jurnal Taiwan’s New National Health Insurance Program: Genesis And Experience So Far Health Affairs Volume 22 Nomor 3 menemukan bahwa tindakan tentang kapasitas sistem perawatan kesehatan yang menjelaskan sedikit bahwa asuransi kesehatan sangatlah penting. Pekerjaan, karakteristik pekerjaan, dan status perkawinan merupakan penentu utama dari kesenjangan dalam akses ke asuransi kesehatan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan kesehatan masih mempengaruhi secara langsung. Banyak perbedaan yang ada tetap tidak terjelaskan. Selain itu, menyajikan sebuah tantangan untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk menghilangkan diskriminasi antar etnis, baik dalam kelompok umur dan stasus perkawinan dan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang bisa mewujudkan kebijakan tersebut agar sistem perawatan kesehatan berkualitas tinggi.

Dalam jurnal Implementing strategic change in a health care system: The importance of leadership and change readiness menemukan bahwa kepimpinan sangat berperan penting dalam keberhasilan suatu strategi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan normatif untuk perubahan strategis tertentu berhubungan langsung dengan peningkatan kepuasan pasien 1 tahun kemudian. Interaksi antara norma kesiapan perubahan mendukung dan kualitas kepemimpinan adalah berhubungan positif dengan perubahan kepuasan pasien. Pemimpin dapat meningkatkan hasil perubahan dengan bekerja untuk mengembangkan norma-norma umum seperti kerjasama dan toleransi untuk kesalahan yang meningkatkan kesiapan umum untuk perubahan dengan kelompok.

Dalam jurnal Implementing clinical governance: is ‘leadership’ just a romantic idea?. Journal of the Australasian Association for Quality in Health Care Volume 14, no. 1 Winter 2004 menyebutkan bahwa setidaknya pemimpin dalam bidang kesehatan haruslah memiliki kompetensi sebagai berikut:

a. Tanggung jawab inti: Memimpin tim, Membangun dan memelihara tim yang efektif , Bekerja sebagai bagian dari sebuah tim untuk mencapai tujuan tim

b. Mengelola dan mengembangkan tim: Mempengaruhi keterampilan, Memfasilitasi individu efektivitas

c. Mengelola & mengembangkan individu: Berinteraksi secara efektif dengan orang-orang, Mempertahankan standar etika Menunjukkan fleksibilitas Mencapai hasi, dan mengembangkan diri.

C. Jaminan Kesehatan di Dunia

Jaminan sosial telah dilaksanakan sebagian negara di dunia. Dilihat dari perspektif sejarah, sistem jaminan sosial yang bersifat luas diciptakan pertama kali oleh Pemerintah Jerman di bawah Kanselir Bismarck. Pada tahun 1883 Bismarck memulai program jaminan sosial dengan memberikan jaminan kesehatan pada kelompok tenaga kerja tertentu sesuai dengan kebutuhan industrialisasi waktu tersebut.Berbagai asuransi tersebut wajib diikuti oleh para pekerja, dan dibiayai dengan iuran dari para pekerja sendiri dan pemberi kerjanya (Kertonegoro, 1982). Pekerja dan pemberi kerja bergotong royong membiayai program jaminan sosial melalui mekanisme asuransi sosial.

Dalam beberapa dekade selanjutnya jaminan sosial di Jerman mengalami perkembangan. Pada masa demokratik Weimar (1918-1933), jaminan sosial terus berkembang. Pada saat dimulainya negara federal republik Jerman pada 1949, ekonomi Jerman memperlihatkan peningkatkan kemampuan basis ekonomi setelah jaminan sosial memberikan stabilitas dan memberi kesempatan untuk memperluas manfaat yang diperoleh.

Meski sejarah jaminan sosial pada awalnya dimulai di Jerman tetapi istilah “Jaminan Sosial (Social Security)” sendiri pertama kali digunakan secara resmi dalam suatu undang-undang di Amerika Serikat, yaitu Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1935. Undang-Undang ini memulai program untuk menanggulangi risiko hari tua, kematian, dan cacat, serta kemudian juga memberikan asuransi kesehatan (DeWitt, 2010). Ada banyak pendapat mengenai asal mula atau penggunaan pertama kali istilah “jaminan sosial”. Yang paling sering disebut adalah undang-undang Jaminan Sosial tahun 1935, yang berlaku di Amerika Serikat, meski undang-undang ini hanya mencakup jaminan sosial untuk masa tua dan tunjangan bagi para pekerja.

Apa yang diperkenalkan Otto von Bismarck dan Amerika itu dewasa ini telah berkembang di seluruh dunia, dengan modifikasi sesuai kebutuhan masing-masing negara (Anuwat, 1996; Anong, 1993, Liu, 2001), misalnya Jepang 1922 dan kemudian negara-negara Asia lainnya, Philiphina, Korea, Taiwan dan lain-lain. Kelebihan sistem ini adalah memungkinkan cakupan untuk seluruh penduduk.

Namun dewasa ini terjadi polemik di Amerika Serikat mengenai masalah hukum yang timbul dari hukum federal yang baru reformasi perawatan kesehatan, terutama masalah konstitusionalitas persyaratan untuk membeli asuransi kesehatan. Arus "Obamacare" reformasi mungkin akan menghadapi tantangan hukum primer dalam bentuk tantangan untuk mandat untuk membeli asuransi kesehatan. Meskipun ada keraguan substansial, reformasi saat ini kemungkinan akan bertahan tantangan ini kecuali Mahkamah Agung memutuskan untuk memulai kembali pemeriksaan dasar penggunaan Klausul Perdagangan sebagai semacam omnibus, didelegasikan semua tujuan. Tapi perubahan lebih lanjut sistem perawatan kesehatan ke arah sistem Kanada atau bergaya Eropa akan sangat mungkin menyebabkan tantangan konstitusional sukses, setidaknya kecuali asuransi swasta dan pengobatan "Outlet" atau opsi tersedia dan dibiarkan terbuka di bawah setiap reformasi masa yang akan datang

Lain halnya dengan Amerika Serkat, Afrika dan Amerika Latin menjalankan sistem jaminan kesehatan yang biasa disebut Kebijakan daya kesehatan yang berbasis partisipatif masyarakat. Proyek yang didanai oleh CDC pada tahun 2002 ini adalah untuk mulai menangani faktor sosial penentu kesehatan dan mengurangi kesenjangan kesehatan masyarakat di Multnomah County, Oregon. (Dalam bahasa Spanyol, Kata poder berarti "kekuatan" dan "bisa." Yang dalam bahasa Inggris, disebut "Power untuk Kesehatan".

Sedangkan di Korea, konsep pelayanan kesehatan primer hampir tidak ada. Untuk banyak orang Korea dan bahkan untuk beberapa birokrat kesehatan perawatan kesehatan primer dianggap sebagai sinonim untuk kesehatan umum atau perawatan berkualitas rendah bagi masyarakat miskin. Pada tahun 1989, pemerintah Korea meluncurkan program asuransi kesehatan wajib untuk seluruh penduduk. Ini adalah hasil dari ekspansi bertahap dari rencana asuransi karyawan perusahaan untuk pekerja mandiri dan petani. Langkah-langkah menuju ekspansi yang diambil tanpa banyak perlawanan secara politik, ekonomi, atau sosial. Pada tahun 1992, 94 persen dari populasi ditutupi oleh rencana asuransi kesehatan dan sisanya 6 persen tercakup dalam program Medicaid

D. Jaminan Kesehatan di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan sebagai langkah awal pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) maka sejak Januari tahun 2005 Departemen Kesehatan meluncurkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin yang telah berlangsung sebelumnnya seperti Jaring Pengaman Sosial bidang Kesehatan (JPSBK) dan Program Dampak Pengurangan Subsisi Energi (PDPSE) atau Bahan Bakar Minyak yakni Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM).

Perbedaan prinsip PJKMM dengan program sebelumnya adalah pengelola dan

mekanisme pengelolaannya. Jika sebelumnnya pengelolaan langsung dan Pemberi layanan Kesehatan (PPK) yakni Rumah Sakit dan Puskesmas atau tidak langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang berorientasi non-profit pada program PJKMM ini dikelola seragam dan tersentralisir oleh PT Askes berdasarkan SK Menkes RI No 1241/ Menkes/ dan SK Menkes RI No 56/Menkes/SK/I/2005. Dengan bahasa yang singkat bahwa pada PJKMM ini seluruhdana yang dialokasikan Pemerintah untuk pemeliharaan rakyat miskin dikelola secara tersentralistik oleh PT. Askes (Persero).

Selanjutnya terbentuklah program Jamkesmas. Jamkesmas adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008 dan merupakan perubahan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM atau lebih dikenal dengan program Askeskin yang diselenggarakan pada tahun 2005 s.d. 2007. Program Jamkesmas diselenggarakan untuk memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan yang melaksanakan program Jamkesmas, mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar dan terkendali mutu dan biayanya, dan terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Program Jamkesmas diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mewujudkan protabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah, dan agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.Penyelenggaraan

Program Jamkesmas dibedakan dalam dua kelompok berdasarkan tingkat pelayanannya yaitu:

a. Jamkesmas untuk pelayanan dasar di puskesmas termasuk jaringannya.

b. Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit dan balai kesehatan.

Filosofi jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berakar pada sistem kapitalisme karena jaminan sosial diterjemahkan sebagai strategi penyediaan cadangan dana mengatasi resiko ekonomi yang timbul secara sistemik dalam siklus ekonomi kapitalisme (krisis).

SJSN seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Prinsip kegotong-royongan

2. Prinsip nirlaba

3. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas

4. Prinsip kehati-hatian, pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

5. Prinsip akuntabilitas

6. Prinsip Portabilitas

7. Prinsip kepesertaan

8. Prinsip dana amanat

9. Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional

SJSN dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Hukum Publik BPJS yang dibentuk berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS dimaksud meliputi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. BPJS terdiri dari empat BUMN Persero. Keempat BUMN Persero penyelenggara program jaminan sosial tersebut yakni, PT ASKES, PT ASABRI, PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, adalah empat badan privat yang terdiri dari persekutuan modal dan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Keempatnya bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh dan sesuai dengan keputusan pemilik saham yang tergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun transformasi yang akan terjadi yakni transformasi PT ASKES (Persero) menjadi BPJS kesehatan, transformasi PT JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS ketenagakerjaan dan transformasi PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS ketenagakerjaan.

E. Peta Jalan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan

Universal coverage dapat diartikan sebagai cakupan menyeluruh. Istilah universal coverage berasal dari WHO (World Health Organisation), lebih tepatnya universal health coverage. Istilah tersebut sebenarnya kelanjutan dari jargon sebelumnya yaitu health for all. Belakangan istilah universal coverage lebih banyak dipakai dalam jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan.

Dalam perspektif jaminan kesehatan, istilah universal coverage memiliki beberapa dimensi. Pertama, dimensi cakupan kepesertaan. Dari dimensi ini universal coverage dapat diartikan sebagai “kepesertaan menyeluruh”, dalam arti semua penduduk dicakup menjadi peserta jaminan kesehatan. Dengan menjadi peserta jaminan kesehatan diharapkan mereka memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun tidak semua penduduk yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan dapat serta merta mengakses pelayanan kesehatan. Jika di daerah tempat penduduk tinggal tidak ada fasilitas kesehatan, penduduk akan tetap sulit menjangkau pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dimensi kedua dari universal health coverage adalah akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Secara implisit pengertian ini mengandung implikasi perlu tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan agar penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan benar-benar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Ketiga, universal coverage juga berarti bahwa proporsi biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh masyarakat (out of pocket payment) makin kecil sehingga tidak mengganggu keuangan peserta (financial catastrophic) yang menyebabkan peserta menjadi miskin.

WHO merumuskan tiga dimensi dalam pencapaian universal coverage yang digambarkan melalui kubus (Gambar 1).

Ketiga dimensi universal coverage menurut WHO adalah (1) seberapa besar persentase penduduk yang dijamin; (2) seberapa lengkap pelayanan yang dijamin, serta (3) seberapa besar proporsi biaya langsung yang masih ditanggung oleh penduduk.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berupaya mencapai universal coverage dalam tiga dimensi tersebut secara bertahap. Prioritas pertama dalam pencapaian universal coverage adalah perluasan penduduk yang dijamin, yaitu agar semua penduduk terjamin sehingga setiap penduduk yang sakit tidak menjadi miskin karena beban biaya berobat yang tinggi. Langkah berikutnya adalah memperluas layanan kesehatan yang dijamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan medis (yang berarti pula makin komprehensif paket manfaatnya). Dan terakhir adalah peningkatan biaya medis yang dijamin sehingga makin kecil proporsi biaya langsung yang ditanggung penduduk. Sesuai dengan pengalaman masa lalu dan pengalaman penyediaan jaminan kesehatan untuk pegawai negeri, Indonesia menghendaki jaminan kesehatan untuk semua penduduk (dimensi I), menjamin semua penyakit (dimensi 211 II) dan porsi biaya yang menjadi tanggungan penduduk (peserta) sekecil mungkin.

Dalam penyelengaraan jaminan kesehatan perlu diperhatikan tiga unsur penting yaitu (a) bagaimana dana dikumpulkan; (b) bagaimana resiko ditanggung secara bersama; dan (c) bagaimana dana yang terkumpul digunakan seefisien dan seefektif mungkin.

F. Penutup

Setiap penyelenggaraan program apapun, meskipun telah direncanakan secara matang, lengkap dan komprehensif, sampai pada tataran implementasi biasanya selalu ada kendala yang dihadapi terkait dengan berbagai aspek dari program tersebut, antara lain :

1. Kendala yang bersifat Prosedural dan Administratif

Secara tekstual (berdasarkan dokumen panduan tertulis yang ada) prosedur penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin maupun kelompok khusus cukup jelas dapat dibaca, tetapi sampai pada tataran implementasi lapangan, ternyata ditemukan masih terdapat ”kegamangan” atau keragu-raguan diantara petugas dari pihak-pihak terkait yang berhadapan langsung dengan masyarakat penerima pelayanan.

2. Kendala yang bersumber dari Pendataan (Basis Data yang tidak Baku)

3. Kendala Yang bersifat Sosio-Kultural

4. Kendala yang bersifat Teknis

5. Kendala SDM

6. Kendala Lain-lain

Misalnya ada kecenderungan semakin banyaknya jumlah warga masyarakat yang mencari atau mengurus untuk mendapatkan pembebasan atau keringanan biaya perawatan di rumah sakit (rawat inap), sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki KMS atau Kartu Jemkesos, maupun kartu identitas lain yang menunjukkan bahwa bersangkutan adalah masyarakat miskin, atau masyarakat yang layak untuk menerima penjaminan perawatan kesehatannya. Ini bia-sanya akan menyulitkan petugas.

Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, dalam implementasi program jaminan kesehatan terdapat beberapa hambatan dari aspek kepesertaan, antara lain komunikasi baik internal maupun eksternal organisasi, serta kemampuan yang dimiliki sumber daya yang sebelumnnya diduga sebagi variabel awal yang mempengaruhi implementasi kebijakan program ini adalah benar terbukti sehingga pada akhirnya kedua faktor ini menjadi faktor penentu kebijakan.

Kendala lain yang juga ditemukan adalah pemerintah harus mempunyai komitmen dan kerja keras, karena hal ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah, dengan demikian kebijakan para penegaknya dapat berupa makareal yang kalau perlu maka demi Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah dapat segera direalisasikan. Terkait dengan dukungan keuangan Pemerintah bagi orang miskin dan tidak mampu adalah kisaran 3 X 14 X dari besar biaya yang dikeluarkan untuk program Jamsostek , yaitu sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per bulan. Biaya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dapat kerja sama dengan Badan Jaminan Sosial Nasioanal yang berada di Daerahnya.

Selanjutnya sebagai salah satu alternatif jalan keluar yang sangat menjanjikan, pengusaha dapat turut berkontribusi dalam pembiayaan kesehatan. Pemerintah atau pihak terkait lainnya harus lebih mensosialisasikan kepada pengusaha mengenai pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan program promosi kesehatan yang benar-benar bekerja. Ini diikuti dengan rekomendasi untuk peran pemerintah dan legislatif inisiatif untuk mempercepat proses ini. Akhirnya, penggunaan insentif keuangan untuk memacu pengusaha untuk mengadopsi dan / atau memperluas program peningkatan kesehatan kerja bagi karyawan mereka diuraikan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi jaminan sosial, terutama jaminan ketenagakerjaan.

Terkait dengan hal tersebut, disinilah pemimpin dapat memainkan perannya. Untuk memperoleh efek positif dari perubahan strategis terutama dalam transformasi jaminan kesehatan, ketika perubahan strategis dilakukan pemimpin perlu fokus untuk membangun dukungan bagi staf. Hal ini memerlukan komunikasi tanpa henti. Selain itu, pemimpin perlu mencari cara untuk melibatkan staf dalam mengidentifikasi cara menerapkan strategi. Sehingga keberhasilan program dan tujuan bersama dapat tercapai.

G. Referensi

A.Farquhar, PhD, Stephanie et.al. Building on Leadership and Social Capital to Create Change in 2 Urban Communities. American Journal of Public Health | April 2005, Vol 95, No. 4

Caldwell, David F et al. Implementing strategic change in a health care system: The importance of leadership and change readiness. Health Care Manage Rev, 2008, 33(2), 124-133

Cheng, Tsung-Mei. Taiwan’s New National Health Insurance Program: Genesis And Experience So Far. HEALTH AFFAIRS Volume 22 , Number 3

Court, Karen. Implementing clinical governance: is ‘leadership’ just a romantic idea?. Journal of the Australasian Association for Quality in Health Care Volume 14, no. 1 Winter 2004

Eka, Asih Putri. TRANSFORMASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (SOCIAL SECURITY ADMINISTERING AGENCY TRANSFORMATION. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 - Juli 2012

Goetzel, Ron Z. PhD et al. Workplace Health Promotion: Policy Recommendations that Encourage Employers to Support Health Improvement Programs for their Workers. A Prevention Policy Paper Commissioned by Partnership for Prevention December 2008

Haeruddin. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Kota Yogyakarta. DEMOKRASI Vol. IX No. 2 Th. 2010

Hendra, Rudy Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL (RESPONSIBILITY STATE IN THE IMPLEMENTATIONOF SOSIAL SECURITY). Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 - Juli 2012

Khayyu, Yuninda Ardila, Amiek Soemarmi, Ratna Herawati. HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PENDUDUK DI KOTA SEMARANG. Diponegoro Law Review Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012

LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN THE HEALTH CARE SYSTEM: LEADERSHIP PERCEPTION IN CLUJ COUNTY CHILDREN’S HOSPITAL. Babeş-Bolyai University, Romania

Mundiharno. PETA JALAN MENUJU UNIVERSAL COVERAGE JAMINAN KESEHATAN (ROAD MAP TO A UNIVERSAL HEALTH COVERAGE). Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 - Juli 2012

Nizar, Ahmad Shihab. HADIRNYA NEGARA DI TENGAH RAKYATNYA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (THE PRESENCE OF THE STATE AMONG PEOPLE AFTER THE DECLARATION OF LAW NUMBER 24 YEAR 2011 CONCERNING SOCIAL SECURITY ADMINISTERING AGENCY). Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 - Juli 2012

Qomaruddin. BADAN HUKUM PUBLIK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN TRANSFORMASINYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (PUBLIC LEGAL ENTITY SOCIAL SECURITY ADMINISTRATING AGENCY AND ITS TRANSFORM BASED ON LAW NUMBER 24 YEAR 2011 CONCERNING ON SOCIAL SECURITY ADMINISTRATING AGENCY). Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 - Juli 2012

Rust, Braam and J. W. Johan de Jager. Leadership in public health care: Staff satisfaction inselected South African hospitals. African Journal of Business Management Vol. 4 (11), pp. 2277-2287, 4 September, 2010

Seprial. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2008-2010, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Smith, Steven. Legal Issues Arising From the Health Care Reform Issue. Journal of Leadership, Accountability and Ethics vol. 8(3) 2011

Sri, Dwi Lestari. STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (PJKMM) ATAU ASKESKIN DITINJAU DARI ASPEK KEPESERTAAN (Studi Kasus Desa Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang)

Umble, Karl PhD et al. The National Public Health Leadership Institute: Evaluation of a Team-Based Approach to Developing Collaborative Public Health Leaders. American Journal of Public Health April 2005, Vol 95, No. 4

Wagner School of Public Service. Health insurance and health policy,American and Japanese style: lessons of comparative experience. New York University, New York:1993

Yang, Bong-min. The Role of Health Insurance in the Growth of the Private Health Sector in Korea. Harvard School of Public Health

Zaelani. KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (GOVERNMENT COMMITMENT IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL SOCIAL SECURITY). Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 - Juli 2012